Masalah kemiskinan menjadi persoalan yang tak kunjung usai bagi pemerintahan negeri ini.  Selama enam dasawarsa negeri ini membangun, baik fisik maupun non fisik, ternyata belum juga berhasil mengentaskan kemiskinan.  Bahkan kondisi ini memburuk dengan terjadinya krisis multidimensi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997 yang kemudian disusul juga dengan krisis global yang melanda dunia saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2008, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 34.96 juta jiwa atau 15.42% dari jumlah penduduk Indonesia.  Jumlah ini meningkat bila dibandingkan angka kemiskinan sebelum krisis (1996) yang mencapai 22.5 juta jiwa atau 11.3%. Dan sebagian besar kemiskinan terjadi di pedesaan (63.47%).

Kondisi kemiskinan menyebabkan orang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak seperti makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pekerjaan. Orang miskin dipaksa untuk hidup dalam situasi tidak manusiawi. Orang miskin mengkonsumsi makanan seadanya, tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan makanan bergizi bagi kebutuhan fisik manusia, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Orang miskin tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan yang baik, sehingga kondisi kesehatannya rendah atau tidak memenuhi standar yang layak. Orang miskin tidak mampu mengikuti pendidikan secara layak.  Kondisi ini membuat kualitas manusianya rendah dan sulit memasuki lapangan kerja di sektor formal.  Orang miskin tidak mampu mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi tempat tinggal yang demikian membuat mereka rawan terhadap berbagai penyakit.

Kompleksitas problematika kemiskinan tentunya tidak bisa hanya diselesaikan dengan kegiatan yang sifatnya karitas, bantuan sosial di tempat, seperti halnya bagi-bagi sembako. Seringkali kegitan bersifat karitas perlu namun bukan menjadi kebiasaaan, karena ini dapat menciptakan ketergantungan dan tidak mendidik mental masyarakat. Permasalahan ini membuat setiap ikhtiar menanggulangi kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif, integral dan berkelanjutan. Salah satu upaya mengatasi kemiskinan adalah melalui upaya pengembangan kapasitas kelompok miskin.  Konsep ini erat kaitannya dengan konsep pemberdayaan masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.  Proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Pemberdayaan masyarakat telah menjadi issue aktual saat ini bagi banyak pihak, menggantikan program-program yang bersifat karitas (charity). LSM, lembaga pemerintahan, perusahaan dan organisasi masyarakat seperti berlomba-lomba untuk menjalankan program-program pemberdayaan masyarakatnya. 

Pemberdayaan masyarakat bermakna membuat masyarakat (komunitas) menjadi lebih berdaya, mampu melihat potensi yang dimiliki, dan mampu mengatasi masalahnya yang dihadapi secara mandiri. Namun dalam implementasi di lapangan seringkali kebijakan dan praktisi-praktisi pemberdayaan malah menciptakan ketergantungan pada komunitas. Alih-alih masyarakat menjadi  mandiri, malah menjadi tergantung pada bantuan-bantuan (fisik maupun teknis). Apa saja yang diperlukan dalam pemetaan kebutuhan, perencanaan, implementasi dan monitoring serta evaluasi yang tepat agar upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan menjadi lebih baik? Inilah yang menjadi tema pembahasan seminar sehari ”Pemberdayaan yang Memandirikan”, pada Kamis, 16 Juli 2009, di Gedung Jakarta Design Center.